KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang memperkuat komitmen pelayanan publik dengan menekankan respons cepat terhadap persoalan masyarakat serta pengawasan wilayah selama 24 jam. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Tangerang H. Sachrudin saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).
Rapat rutin bulanan tersebut dihadiri para pejabat tinggi pratama, camat, lurah, serta pimpinan BUMD. Dalam arahannya, Sachrudin mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunggu persoalan menjadi viral sebelum bertindak.
“Kita tidak boleh lambat merespons persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari keluhan itu sendiri. Jangan menunggu viral baru bergerak,” ujar Sachrudin.
Ia merujuk pesan Presiden RI dalam Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah 2026 mengenai pentingnya birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan persampahan, penanganan banjir, penataan estetika kota, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, hingga kondusivitas wilayah menjelang Ramadan.
Sachrudin menegaskan, penyelesaian persoalan kewilayahan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Kecepatan respons, menurut dia, tidak bisa bergantung pada satu instansi semata.
“Kalau ada kendala kewenangan, segera koordinasikan. Jangan saling menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan,” katanya.
Selain menyoroti pelayanan publik, Sachrudin juga mengingatkan para pejabat, termasuk pimpinan BUMD, untuk segera menuntaskan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas.
“Disiplin dalam pelaporan adalah bagian dari komitmen kita menjaga birokrasi yang bersih,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono Hasan meminta penguatan sistem pemantauan wilayah secara berkelanjutan. Ia menginstruksikan camat dan lurah untuk mengatur personel secara efektif agar kondisi kota tetap terpantau sepanjang waktu.
“Atur personel dengan baik. Pastikan ada yang memonitor wilayah setiap saat. Kota ini harus terpantau 24 jam. Jika ada persoalan di lapangan, segera tindak lanjuti. Jangan menunda,” ujar Maryono.
Ia menekankan pengawasan intensif terutama pada isu-isu strategis seperti kerusakan jalan, genangan dan banjir, pengelolaan sampah, serta stabilitas keamanan menjelang bulan Ramadan.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemkot Tangerang menegaskan konsolidasi internal untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih sigap, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.(man/joe)
