JAKARTA (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih predikat Kota Berkinerja Tinggi dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diserahkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30, Senin (27/4/2026).
Dalam penilaian nasional itu, Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga dengan skor 3,8023 dan masuk kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding beberapa tahun terakhir.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, hasil tersebut mencerminkan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Benyamin.
Penilaian LPPD dilakukan secara komprehensif dengan mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruh aspek tersebut diukur melalui program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran sepanjang tahun 2025.
Menurut Benyamin, evaluasi dilakukan secara detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian hasil yang dikaitkan dengan dokumen pembangunan, baik daerah maupun nasional seperti RPJMD dan RPJMN.
Ia menyebutkan, tren kinerja Pemkot Tangsel terus menunjukkan peningkatan. Pada 2022, Tangsel berada di peringkat 23 nasional dengan skor 2,95 (kategori sedang). Posisi tersebut naik menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, kemudian peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga akhirnya masuk tiga besar nasional pada 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. Namun, tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak semata soal peringkat, tetapi mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Benyamin meminta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kinerja bukan hanya angka, tetapi bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Penghargaan LPPD sendiri merupakan evaluasi nasional yang melibatkan sembilan kementerian, sebagai bagian dari upaya mengukur akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.(ded/joe)
