Oleh:
Muhammad Yamin Nasution, S.H.
Pemerhati | Praktisi Hukum
KEPUTUSAN negara dibuat di Jakarta. Rakyat kecil di daerahlah yang sering paling merasakan akibatnya. Kalau anggaran pemulihan dipotong, warga yang rumahnya rusak karena banjir bisa menunggu lebih lama untuk membangun kembali. Mereka perlu didengar sebelum keputusan diambil. Di situlah saya melihat peran Pak Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat pemulihan pascabencana di Aceh, Pak Dasco menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan. Kebutuhan Aceh dibahas saat itu juga. Presiden menyetujui agar dana transfer untuk Aceh pada 2026 dikembalikan ke tingkat tahun sebelumnya.
Sejak UU Cipta Kerja lahir pada 2020, serikat buruh memperjuangkan aturan yang lebih melindungi pekerja. Pada April 2025, Pak Dasco mengajak Jumhur Hidayat dan beberapa pimpinan serikat ke Istana untuk membahas penanganan PHK. Jumhur datang mewakili buruh, setahun sebelum dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dalam Between Facts and Norms (1996, hlm. 359), Jรผrgen Habermas menjelaskan bagaimana persoalan yang disuarakan warga bisa mendorong pemerintah untuk membahasnya.
Pada Oktober 2026, Pak Dasco memimpin rapat kerja bersama pemerintah. Seluruh fraksi menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke paripurna, dan DPR kemudian mengesahkannya. Persoalan yang bertahun-tahun disuarakan buruh mendapat jawaban dalam undang-undang baru.
Pak Dasco menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan DPR. Di Yogyakarta, beliau turun bersama Kapolri setelah aksi berujung ricuh. Tuntutan mahasiswa tetap perlu didengar dan hak mereka menyampaikan pendapat harus dijaga. Jika terjadi kekerasan, polisi harus mengusut siapa yang melakukannya.
Pada Oktober 2026, Pak Dasco mempertemukan OJK, Danantara, dan Kapolri di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan yang sama, OJK mengumumkan denda Rp2,1 triliun dalam tiga perkara pasar modal, terbesar sepanjang sejarah lembaga itu. Penertiban harus sampai kepada pemain dan pengawasnya. Tindak pelaku manipulasi saham, periksa cara OJK mengawasi transaksi, dan minta pertanggungjawaban pejabat yang terbukti melindungi pelaku.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya bisa membuat revolusi di Indonesia. Revolusi itu harus terjadi. Bongkar mafia sawit dan tambang ilegal. Tindak koruptor dan ambil kembali aset hasil korupsi. Pemilik modal sebesar apa pun harus tunduk pada hukum. Hasil kebun dan tambang harus memperkuat industri Indonesia, membuka pekerjaan dengan upah layak, dan membantu rakyat keluar dari kemiskinan.
๐๐๐ฒ๐ ๐ฆ๐๐ง๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐ ๐๐๐ค ๐๐ฎ๐๐ฆ๐ข ๐๐๐ฌ๐๐จ ๐๐ก๐ฆ๐๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฃ๐๐๐ข ๐๐๐ค๐ข๐ฅ ๐๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐๐ง ๐๐๐ฉ๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ค ๐๐ง๐๐จ๐ง๐๐ฌ๐ข๐ ๐ฆ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ง๐ญ๐ข๐ค๐๐ง ๐๐ข๐๐ซ๐๐ง ๐๐๐ค๐๐๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐๐๐ค๐.Perubahan sebesar itu membutuhkan Presiden dan wakil yang sejalan. Saya melihat Pak Dasco mampu membantu Prabowo menggerakkan pemerintah dan menghimpun dukungan semua fraksi di DPR agar perubahan itu bisa dijalankan.
Sebagai praktisi hukum, masih banyak persoalan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah dan DPR. Salah satunya sudah bertahun-tahun saya teliti dan suarakan. Saya ingin ketentuan pertanahan dalam Bab VIII UU Cipta Kerja tentang Pengadaan Tanah harus dicabut.
๐๐๐ง๐๐ก ๐๐๐๐ฅ๐๐ก ๐ญ๐๐ฆ๐ฉ๐๐ญ ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ ๐๐ฅ ๐ซ๐๐ค๐ฒ๐๐ญ ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ค๐ข๐ง ๐ฌ๐๐ค๐๐ฅ๐ข๐ ๐ฎ๐ฌ ๐ญ๐๐ฆ๐ฉ๐๐ญ ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ซ๐ข ๐ฆ๐๐ค๐๐ง, ๐ง๐๐ฆ๐ฎ๐ง ๐ซ๐๐ณ๐ข๐ฆ ๐๐๐ง๐ค ๐๐๐ง๐๐ก ๐ญ๐๐ฅ๐๐ก ๐ฆ๐๐ง๐ฒ๐๐ญ๐๐ค๐๐ง ๐ญ๐๐ง๐๐ก ๐ญ๐๐ซ๐ฌ๐๐๐ฎ๐ญ ๐๐๐๐ฅ๐๐ก ๐ญ๐๐ง๐๐ก ๐ญ๐๐ฅ๐๐ง๐ญ๐๐ซ/๐ญ๐ข๐๐๐ค ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐ค๐ญ๐ข๐ ๐ฒ๐๐ง๐ ๐ค๐๐ฉ๐๐ง ๐ฌ๐๐ฃ๐ ๐๐๐ฉ๐๐ญ ๐๐ข๐๐ฆ๐๐ข๐ฅ ๐๐๐ฆ๐ข ๐ข๐ง๐ฏ๐๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ ๐๐๐ง ๐ซ๐๐ค๐ฒ๐๐ญ ๐๐ข๐ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ. Suara itu saya titipkan kepada Pak Dasco.(*)













