Oleh:
Muhammad Yamin Nasution, S.H.
Pemerhati | Praktisi Hukum
KEPUTUSAN negara dibuat di Jakarta. Rakyat kecil di daerahlah yang sering paling merasakan akibatnya. Kalau anggaran pemulihan dipotong, warga yang rumahnya rusak karena banjir bisa menunggu lebih lama untuk membangun kembali. Mereka perlu didengar sebelum keputusan diambil. Di situlah saya melihat peran Pak Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat pemulihan pascabencana di Aceh, Pak Dasco menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan. Kebutuhan Aceh dibahas saat itu juga. Presiden menyetujui agar dana transfer untuk Aceh pada 2026 dikembalikan ke tingkat tahun sebelumnya.
Sejak UU Cipta Kerja lahir pada 2020, serikat buruh memperjuangkan aturan yang lebih melindungi pekerja. Pada April 2025, Pak Dasco mengajak Jumhur Hidayat dan beberapa pimpinan serikat ke Istana untuk membahas penanganan PHK. Jumhur datang mewakili buruh, setahun sebelum dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dalam Between Facts and Norms (1996, hlm. 359), Jürgen Habermas menjelaskan bagaimana persoalan yang disuarakan warga bisa mendorong pemerintah untuk membahasnya.
Pada Oktober 2026, Pak Dasco memimpin rapat kerja bersama pemerintah. Seluruh fraksi menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke paripurna, dan DPR kemudian mengesahkannya. Persoalan yang bertahun-tahun disuarakan buruh mendapat jawaban dalam undang-undang baru.
Pak Dasco menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan DPR. Di Yogyakarta, beliau turun bersama Kapolri setelah aksi berujung ricuh. Tuntutan mahasiswa tetap perlu didengar dan hak mereka menyampaikan pendapat harus dijaga. Jika terjadi kekerasan, polisi harus mengusut siapa yang melakukannya.
Pada Oktober 2026, Pak Dasco mempertemukan OJK, Danantara, dan Kapolri di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan yang sama, OJK mengumumkan denda Rp2,1 triliun dalam tiga perkara pasar modal, terbesar sepanjang sejarah lembaga itu. Penertiban harus sampai kepada pemain dan pengawasnya. Tindak pelaku manipulasi saham, periksa cara OJK mengawasi transaksi, dan minta pertanggungjawaban pejabat yang terbukti melindungi pelaku.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya bisa membuat revolusi di Indonesia. Revolusi itu harus terjadi. Bongkar mafia sawit dan tambang ilegal. Tindak koruptor dan ambil kembali aset hasil korupsi. Pemilik modal sebesar apa pun harus tunduk pada hukum. Hasil kebun dan tambang harus memperkuat industri Indonesia, membuka pekerjaan dengan upah layak, dan membantu rakyat keluar dari kemiskinan.
𝐒𝐚𝐲𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐤 𝐒𝐮𝐟𝐦𝐢 𝐃𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐀𝐡𝐦𝐚𝐝 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐖𝐚𝐤𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐧𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐤𝐚𝐛𝐮𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐚𝐤𝐚.Perubahan sebesar itu membutuhkan Presiden dan wakil yang sejalan. Saya melihat Pak Dasco mampu membantu Prabowo menggerakkan pemerintah dan menghimpun dukungan semua fraksi di DPR agar perubahan itu bisa dijalankan.
Sebagai praktisi hukum, masih banyak persoalan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah dan DPR. Salah satunya sudah bertahun-tahun saya teliti dan suarakan. Saya ingin ketentuan pertanahan dalam Bab VIII UU Cipta Kerja tentang Pengadaan Tanah harus dicabut.
𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐦𝐢𝐬𝐤𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐤𝐚𝐥𝐢𝐠𝐮𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐤𝐚𝐧, 𝐧𝐚𝐦𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐳𝐢𝐦 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫/𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐟 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐛𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐬𝐮𝐫. Suara itu saya titipkan kepada Pak Dasco.(*)
