Oleh:
Puspa Dewi,. S.E., S.H.
PERISTIWA dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri, bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Peristiwa ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana negara mengendalikan kewenangan aparatnya sendiri agar tidak berubah menjadi instrumen pengawasan tanpa batas.
Informasi mengenai penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya telah membuka ruang diskusi serius mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan intersepsi komunikasi. Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran prosedur internal kepolisian, melainkan juga menyangkut prinsip konstitusional, perlindungan hak privasi, dan akuntabilitas kekuasaan.
Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas
Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan negara. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan absolut yang dapat dijalankan berdasarkan kehendak pribadi pejabat atau kepentingan kelompok tertentu.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk rasa aman dari ancaman ketakutan. Sementara itu, Pasal 28J mengatur bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang harus didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk tujuan yang dibenarkan secara konstitusional.
Dengan demikian, penyadapan harus ditempatkan sebagai tindakan hukum yang bersifat khusus, bukan sebagai praktik pengawasan yang dapat dilakukan secara bebas.
Apabila benar terdapat nomor komunikasi yang dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah, tanpa prosedur yang diwajibkan, dan tanpa tujuan penegakan hukum yang dapat dibenarkan, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Ketika Kekuasaan Mengawasi Kekuasaan
Ada satu aspek yang membuat perkara ini memiliki dimensi ketatanegaraan yang sangat penting. Pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden, yang sekaligus merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini mengandung pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin kewenangan pengawasan yang dimiliki aparat negara justru berpotensi digunakan di luar mekanisme hukum terhadap kepala pemerintahan?
Namun, persoalan tersebut tidak boleh dipahami semata-mata sebagai persoalan perlindungan pribadi Presiden. Presiden memang memiliki kedudukan konstitusional, tetapi perlindungan hukum atas privasi dan komunikasi tidak hanya berlaku bagi Presiden. Hak yang sama juga melekat pada menteri, anggota legislatif, hakim, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, pengusaha, dan seluruh warga negara.
Justru karena itu, perkara ini harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip bahwa tidak ada pejabat yang berada di atas hukum dan tidak ada aparat yang memiliki kewenangan di luar hukum.
Jika penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, harus ada dasar hukum dan prosedur yang jelas. Jika dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan politik tertentu, maka persoalannya berubah menjadi dugaan penyalahgunaan instrumen negara.
Pertanggungjawaban Pidana Harus Menyentuh Rantai Komando
Dalam perkara ini, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pihak yang secara teknis menjalankan penyadapan. Penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh siapa yang memerintahkan, siapa yang memberikan akses, siapa yang mengoperasikan sistem, siapa yang menerima hasil penyadapan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Hal ini penting karena tindak pidana yang dilakukan melalui struktur organisasi tidak selalu hanya melibatkan pelaksana teknis. Pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan peran, kesengajaan, bentuk keterlibatan, dan alat bukti yang sah.
Dalam konteks hukum pidana, ketentuan KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dianalisis secara cermat sesuai unsur masing-masing tindak pidana.
Penerapan pasal mengenai penyadapan, akses ilegal, maupun manipulasi atau penghapusan informasi elektronik harus didasarkan pada fakta yang terungkap dalam penyidikan, bukan semata-mata pada jabatan atau kedudukan seseorang.
Penting pula untuk membedakan antara penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etik, dan tindak pidana. Ketiganya dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pelanggaran etik tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Bahaya Penyadapan terhadap Demokrasi
Persoalan yang lebih luas dari dugaan penyadapan ini adalah potensi lahirnya budaya ketakutan dalam kehidupan demokrasi.
Ketika komunikasi pejabat publik, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan masyarakat dapat dipantau tanpa mekanisme hukum yang sah, maka kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi berpotensi mengalami tekanan.
Informasi yang diperoleh melalui penyadapan juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk intimidasi, tekanan politik, maupun pengendalian terhadap pihak lain. Akan tetapi, kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui penyidikan dan tidak boleh diasumsikan sebagai motif yang telah terbukti.
Dalam negara demokrasi, aparat penegak hukum seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan pelindung hak masyarakat, bukan menjadi pihak yang menimbulkan ketakutan melalui penggunaan kewenangan yang tidak terkontrol.
Oleh sebab itu, perkara ini harus dilihat lebih luas daripada sekadar konflik antarpejabat atau persoalan hubungan politik di lingkaran kekuasaan.
Momentum Pembenahan Sistem Pengawasan Penyadapan
Kasus ini seharusnya mendorong pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kerangka regulasi penyadapan di Indonesia. Pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan rezim penegakan hukum.
Indonesia membutuhkan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif, khususnya mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dalam kondisi apa penyadapan dapat dilakukan, bagaimana mekanisme persetujuannya, berapa lama tindakan tersebut dapat berlangsung, bagaimana data hasil penyadapan disimpan, dan kapan data tersebut wajib dimusnahkan.
Tidak kalah penting adalah mekanisme pengawasan yang independen. Penggunaan teknologi penyadapan tidak cukup hanya diawasi oleh institusi yang mengoperasikannya sendiri. Harus ada mekanisme pengawasan eksternal yang menjamin legalitas, proporsionalitas, transparansi pertanggungjawaban, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi tidak berubah menjadi instrumen pengawasan politik atau kepentingan pribadi.
Penutup: Tidak Ada Kekuasaan di Atas Hukum
Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden harus diselesaikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan politik.
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tetapi proses tersebut tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak-hak hukum setiap orang yang diperiksa.
Apabila dugaan tindak pidana terbukti, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang tidak terbukti terlibat, hak-haknya juga harus dilindungi.
Satu hal yang tidak boleh ditawar adalah prinsip bahwa jabatan tidak memberikan kekebalan hukum dan kewenangan negara tidak boleh digunakan di luar batas konstitusi.
Sebab, ancaman terbesar bagi negara hukum bukan semata-mata ketika seorang Presiden menjadi sasaran penyadapan, melainkan ketika kewenangan negara dapat digunakan tanpa pengawasan, tanpa pertanggungjawaban, dan tanpa penghormatan terhadap hukum.
Negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat negara mengawasi rakyat dan pejabatnya, tetapi dari seberapa kuat hukum mampu mengendalikan kekuasaan negara itu sendiri.(*)
