KAB. TANGERANG (VivaBanten.com) – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono, serta Gubernur Banten dan Kapolda Banten, melakukan penanaman mangrove di kawasan Ketapang Urban Aquaculture (KUA), Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Senin (27/10/2025).
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan, program penataan wilayah pesisir Desa Ketapang telah berjalan sejak 2018. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan kawasan seluas 15 hektare sebagai wilayah percontohan pengelolaan pesisir terpadu.
“Program ini memiliki tiga tujuan utama: memperbaiki lingkungan melalui penanaman mangrove dan pengendalian abrasi, meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, serta menata hunian nelayan agar lebih layak dan sehat,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia menjelaskan, hingga kini sebanyak 84 unit rumah layak huni telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat nelayan, lengkap dengan fasilitas air bersih, jalan lingkungan, jembatan, serta sarana umum lainnya. Program tersebut, katanya, terlaksana berkat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan dukungan CSR dari sektor swasta.
Selain memperbaiki lingkungan, penataan pesisir Ketapang juga membawa dampak ekonomi bagi warga setempat. Para nelayan kini mengembangkan usaha olahan hasil laut seperti bakso ikan, kerupuk udang, dan berbagai produk UMKM yang dikelola keluarga nelayan.
“Kawasan Ketapang kini bukan hanya area konservasi, tetapi juga destinasi wisata mangrove yang ramai dikunjungi wisatawan. Pembangunan berbasis lingkungan ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Maesyal Rasyid juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden Gibran bersama jajaran Kementerian LHK.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyebut Indonesia memiliki sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia, dengan potensi karbon mencapai hampir 4 juta ton CO₂ ekuivalen.
“Masih ada sekitar 750 ribu hektare lahan mangrove yang perlu direhabilitasi akibat alih fungsi lahan. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pendanaan khusus untuk mendukung rehabilitasi kawasan tersebut,” kata Hanif.
Hanif menegaskan, keberadaan mangrove memiliki fungsi vital dari sisi lingkungan, ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim. Karena itu, pemerintah berkomitmen menangani kerusakan mangrove secara berkelanjutan, terutama di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mengalami kerusakan cukup serius.
Wapres Gibran, dalam kunjungan itu, juga berdialog dengan para aktivis lingkungan dan masyarakat pesisir. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian warga dalam menjaga kelestarian mangrove.
“Terima kasih kepada Bupati dan masyarakat Kabupaten Tangerang yang terus menjaga kawasan mangrove tetap lestari dan bermanfaat bagi lingkungan serta ekonomi warga,” ujar Gibran.
Kini, kawasan mangrove di Desa Ketapang memiliki 16 jenis tanaman mangrove yang dikelola masyarakat pesisir. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, keberadaannya juga menjadi sumber ekonomi baru bagi warga sekitar.(man/joe)
